
PALOPO, ACTANEWS.CO.ID - Aliansi Peduli Hukum mempertanyakan integritas Komisi C DPRD Kota Palopo terkait kasus usaha yang tidak memiliki izin PBG, yang dinilainya seperti tiba-tiba diam. Diketahui Komisi C DPRD Kota Palopo beberapa waktu lalu dinilai paling ribut dalam menyikapi polemik usaha dengan brand Mie Gacoan, The Icon dan Nuiz.
Reski Halim, perwakilan dari Aliansi Peduli Hukum yang dikenal sebagai aktivis kritis di Kota Palopo, mengkritik keras Komisi C DPRD Kota Palopo yang dianggapnya bermain-main dalam menjalankan amanah tanggung jawab.
Menurut Reski, sebelumnya kasus ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Palopo, di mana Komisi C cukup terlihat serius menyikapinya, seperti dengan melakukan sidak dan RDP yang menghasilkan keputusan untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan kepada usaha yang tidak mengantongi izin PBG dan izin operasional tersebut.
Namun kini keheningan mengelilingi kasus tersebut, Reski menganggap masyarakat semakin penasaran, dimana usaha masih jalan sementara Komisi C DPRD Kota Palopo suaranya menghilang.
"Apakah Komisi C DPRD Kota Palopo telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini? Ataukah ada hal lain yang menyebabkan keheningan ini?" tanya Reski.
Dari peristiwa ini selanjutnya memunculkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan kepentingan publik, jangan sampai ada yang masuk angin kata Reski Halim.
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Populer
VOTE UNTUK KAMI

Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Dapatkan Berita Terbaru
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terkini dan pembaruan eksklusif.
Kategori Teratas
-
Palopo
51
-
SULSEL
27
-
Luwu
19
-
Luwu Utara
17