Breaking News
Resky Aziz
Jun 27 2024
119Makassar, actanews.co.id - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan menggelar Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab) XXII, pada 28-30 Juni di Kabupaten Takalar.
Badan Pekerja Konkoorcab (BPK) XXII telah menetapkan lima calon Ketua Umum PKC PMII Sulsel, termasuk Muh Satrio Nasir dari Cabang PMII Kota Palopo.
"Saya siap bertarung menjadi orang nomor satu di PKC PMII Sulsel pada Konkoorcab PMII ke-XXII," ungkap Rio sapaan akrabnya pada Rabu malam (26/6) kemarin.
Ia mengajak seluruh kader untuk merefleksikan diri, terutama terkait dengan visi perjuangan dan agenda nyata yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi kader-kader yang ada di berbagai daerah di Sulsel, kata Rio yang sedang proses merampungkan studi S2-nya di Universitas Nasional Jakarta tersebut.
Kandidat dengan nomor urut 02, Muh Satrio Natsir membawa visi gerak kolektif kolegial untuk kemandirian dan kemajuan PMII Sulawesi Selatan.
Ia lanjut mengatakan, dirinya siap untuk ikut berpartisipasi di Konkoorcab ini. Menurutnya ini menjadi momentum dalam rangkaian merajut ukhuwah antar kader PMII Sulsel.
Segala proses di PMII membuat dirinya lebih bersikap konsisten untuk memajukan PMII Sulsel.
Ia melihat Sulsel adalah daerah yang sangat strategis. Dengan itu, PMII Sulsel harus bisa eksis dan menjadi inkubator peningkatan segala aspek potensi kader untuk bersaing dengan tuntutan zaman yang semakin kompetitif.
Satrio juga mengusung tagline 'Gerak Kolektif Kolegial,' sehingga atas itu ia berharap semua Pengurus Cabang PMII di Sulsel harus kolaborasi dan punya visi dan gerak yang sama untuk Sulsel yang lebih baik sesuai dengan tujuan PMII, dan memberikan kontribusi positif bagi daerah ini. (RA)
Leave a Reply
Cancel Reply
Berita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Galeri
Komentar Terbaru
-
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.