Breaking News
Lakukan Mediasi, Satreskrim Polres Luwu: Kepala Desa Rante Balla Tidak Terbukti Atas Tudingan Mafia Tanah
Gladys Nabila
Feb 27 2024
1799
LUWU, ACTANEWS.CO.ID -Penyidik satreskrim Polres luwu melakukan mediasi atas laporan dugaan mafia tanah dengan pelapor atas nama Dirma dengan maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Hasil pertemuan antara kedua belah pihak yang di lakukan oleh satreskrim Polres luwu terkait dugaan mafia tanah pada Selasa (27/2/2024).
Terkait tudingan mafia tanah selama ini yang di tujukan kepada IBu Desa Rante Balla (ibu Eti) ternyata itu tidak benar.
Satreskrim Polres Luwu menyampaikan dalam mediasi tersebut, terkait Dugaan Mafia tanah telah menetapkan dua tersangka atas Kasus Pemalsuan Surat yakni inisial SI dan RN dan tidak termasuk ibu desa Rante Balla.
Jadi, selama ini isu yang viral di media sosial dan media online terkait dugaan mafia tanah yang di tujukan kepada Ibu desa rante balla terkait tanah dijual beserta rumah, kuburan plasenta dan tanaman masyarakat , serta lahan yang terjual Tampa sepengetahuan pemiliknya ternyata itu tidak benar dan tidak terbukti berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang di kumpulkan oleh penyidik dari hasil pertemuan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Luwu.
Jadi isu yang beredar selama ini, bahwa ibu desa yang di tuding sebagai mafia tanah itu Hoax atau tidak benar
Oleh karena itu, Pihak Ibu Desa Rante Balla akan menuntut ulang atau melakukan pelaporan balik atas tudingan mafia tanah yang tidak terbukti dituduhkan oleh pendemo dan beberapa masyarakat sebagaimana yang diatur dalam KUHP Berdasarkan pasal 310 dan 311 ayat 1. (GG)
Leave a Reply
Cancel Reply
Berita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Galeri
Komentar Terbaru
-
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.
