Diduga Direksi PAM-TM Palopo Cuek Soal Efisiensi, Perjalanan Dinas & Giat Seremonial, LMND: Pj Walikota Harus Tegas

PALOPO, ACTANEWS.CO.ID- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai sikap Direksi PAM-TM semakin cuek dengan beberapa tuduhannya. Mulai dari Tuduhan KKN rekrutmen karyawan, diskriminasi terhadap karyawan, pelecehan seksual ditempat kerja, manipulasi laporan keuangan, pungli sampai dengan dilaporkannya direksi ke Tipikor Polres Palopo belum membuat direksi muhasabah diri.

Menurut LMND, ditengah sorotan pelanggan soal layanan distribusi air yang nyaris tidak dapat terselesaikan, lagi-lagi direksi menunjukkan sikap 'bebal' mereka dengan mencuekin instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efesiensi, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial dengan rame-rame melakukan perjalanan dinas ke luar daerah menghadiri Rakorda Perpamsi. Hal ini bukan baru, melainkan keseringan dilakukan direksi. Nyaris setiap bulannya melakukan perjalanan dinas.

Padahal, 17/2 lalu, Pj Walikota Palopo Firmanza DP sesaat memimpin upacara di halaman Kantor Walikota pada perayaan Hari Kesadaran Nasional menekankan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran utamanya dilingkungan Pemerintah Kota Palopo akan menyesuaikan. Selain itu, Firmanza juga menyinggung soal inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua LMND Palopo Adri Fadli yang menanggapi hal tersebut menyatakan dirinya masih menaruh harapan pada Pj Walikota atau KPM akan memberhentikan Direksi dan Dewas PAM-TM.

Ia menilai Pj tentu akan meninggalkan jejak positif. Sependek pengetahuan, mengenai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewas itu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mencantumkan alasan pemberhentian.

"Beliau ini tidak memiliki beban terhadap itu, sejauh ini Pj sangat merespon setiap isu dan keinginan masyarakat. Persoalan Direksi ini bermasalah sejak dilakukannya seleksi. Termasuk, syarat calon harus tidak memenuhi syarat jika melihat usia dan latar belakang Dirut sebelumnya sebagai caleg gagal Nasdem yang maju pada pileg 2019. Tentu masyarakat dan pelanggan PAM-TM sangat dirugikan dengan hal ini. Mengingat gaji tunjang dan pendapatan Direksi, karyawan serta Dewas PAM-TM berasal dari pelanggan," ucapnya.

"Kita ingin Pj Walikota memberikan sanksi tegas terhadap direksi dan dewas dengan memberhentikan mereka. Selain itu, mereformasi sistem yang ada di PAM-TM termasuk memperbaiki layanan ke pelanggan," tambahnya.

Ditempat terpisah, Erna salah seorang warga Nyiur mengeluhkan soal distribusi air tidak lancar dan kualitas air keruh.

"Dimana lagi kita mau mengadu, nyaris aduan kami tak ada yang direalisasikan. Kita sebagai pelanggan rugi dengan pelayanan PAM-TM pake tidak pake air kita bayar. Nah begitu ji pelayanannya. Sessajaki," ungkap Erna. (RA)