Forum Pemerhati Tambang (Format) Sulsel Meminta Kapolri Untuk Mencopot Kapolres Luwu Utara
SEKO, ACTANEWS.CO.ID – Diminta membentuk tim khusus dan menangkap para penambang illegal untuk mengamankan alat berat yang digunakan melakukan penambangan ilegal batuan di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Proyek pembangunan pengaspalan jalan Sabbang -Tallang – Sae, (akses poros Seko), tahun anggaran 2023 menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 52.330.047.000 (Lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah), yang di kerjakan PT.Latanindo Graha Persada, di keluhkan masyarakat dusun polandoang desa embonatana, kecamatan seko, kabupaten luwu utara. Diketahui bahwa material mega proyek tersebut disuplai dari pengelolah tambang pabrik cipping di Dusun Polandoang Desa Embonatana Kecamatan Seko, yang diduga tidak memiliki ijin (ilegal)
Forum Pemerhati Tambang Sulsel meminta Kapolri Dan Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Luwu Utara AKBP Husni Ramli, S.I.K., M.H jabatannya karena dianggap tidak mampu menegakkan supremasi hukum dalam membasmi para pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Embonatana Kecamatan Seko, Luwu Utara
Menurut Andi Putra Pencopotan Kapolres Lutra AKBP Husni Ramli merupakan sanksi atau demosi terhadap ketidak becusnya dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pelaku ilegal mining yang merupakan wilayah hukum Polres Lutra.
Ada kesan aparat penegak hukum melakukan pembiaran eksploitasi sumber daya alam dan pengrusakan lingkungan di lokasi PETI yang ada di Seko dan terkesan ada yang dilindungi dalam kejahatan ilegal mining itu,"
Sebagaimana Konsep Presisi Kapolri menjadikan Polri sebagai Institusi yang Prediktif,Responsibilitas, dan Tranparansi Berkeadilan dan statement Kapolri yang meminta jajaranya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga," kata Sigit menekankan. (GG)
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Dapatkan Berita Terbaru
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terkini dan pembaruan eksklusif.
Kategori Teratas
-
Kota Palopo
31
-
SULSEL
23
-
Luwu
17
-
Daerah
13
Komentar Terbaru
-
by Anonymous
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.