Di Nilai Diamkan Tambang Illegal Minta Kapolda Sulsel Copot Kapolres Luwu Utara

SEKO,  ACTANEWS.CO.ID – Proyek pembangunan  pengaspalan jalan Sabbang -Tallang - Sae,  (akses poros Seko), tahun anggaran 2023 menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 52.330.047.000 (Lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah), yang di kerjakan PT.Latanindo Graha Persada, di keluhkan masyarakat dusun polandoang desa embonatana, kecamatan seko, kabupaten luwu utara.

Dikeluhkan warga karena pihak PT Latanindo Graha Persada mengambil material di sekitar lokasi wilayah pemukiman dan perkebunan warga setempat.

Diketahui bahwa material mega proyek tersebut disuplai dari pengelolah tambang pabrik cipping  di Dusun Polandoang Desa Embonatana Kecamatan Seko, yang diduga tidak memiliki ijin (ilegal)

PT Latanindo Graha Persada menggerus batuan untuk dijadikan bahan baku pengaspalan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2023.

Namun, pihak PT Latanindo tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) jenis batuan di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu diketahuai berdasarkan penelusaran dalam sistem website minerba one map indonesia dari pihak kementrian ESDM RI.

Dengan pengelolaan marerial tanpa izin tersebut, Ketua Cabang PMII Luwu Utara, Andi Putra mengatakan dengan aktivitas PT Latanindo tersebut selain merugikan masyarakat sekitar dengan kerusakan lingkungan. pihaknya juga menilai pihak perusahan sangat merugikan negara tanpa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil operasi sumber daya alam.

Oleh karena itu ,Kami Minta Polda Sulsel Untuk Mencopot Kapolres Luwu Utara karena telah membiarkan tambang illegal beroperasi Tampa izin” tegas Putra

“Selain merugikan warga sekitar dan merusak lingkungan. Juga adanya kebocoran pendapatan negara dan aktivitas ini harusnya di tangani oleh penegak hukum,” tandasnya. (GG)