Breaking News
Gladys Nabila
Jul 18 2024
53LUWU, ACTANEWS.CO.ID -Penjabat (Pj) Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si membuka coaching clinik penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024 di Aula Bawakaraeng Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/7/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Inspektorat Daerah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKPP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Muh. Saleh dalam sambutannya mengungkapkan untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan good governance dan clean government diperlukan sistem pengendalian intern sebagai upaya meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam satu unit kerja.
"Keberhasilan implementasi SPIP terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, dengan menerapkan manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan," ungkap Muh. Saleh.
Menurutnya, keberhasilan SPIP terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui pengawasan intern berbasis risiko.
"Kami berharap dengan bimbingan teknis ini menjadi momentum penguatan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu terutama dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP terintegrasi," tutup Pj. Bupati Luwu.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Achmad Awwabin menuturkan coaching clinik berlangsung selama 2 hari pada 18-19 Juli 2024 dihadiri 53 peserta terdiri dari Admin Pemda, Tim Penjamin Kualitas Daerah, Asesor Pemda dan Asesor Satuan Kerja yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. (FT)
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Terkait
Berita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Galeri
Komentar Terbaru
-
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.
