Kuasa Hukum Korban Persoalkan Terdakwa Pornografi "Keluyuran" di Luar Lapas Palopo

Kuasa Hukum Korban Persoalkan Terdakwa Pornografi "Keluyuran" di Luar Lapas Palopo

PALOPO, ACTANEWS.CO.ID- Heboh seorang terdakwa kasus pornografi di Kota Palopo, Yusdy Gosal, viral tertangkap kamera tengah berkeliaran di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, diprotes keras penasehat hukum korban, Sahrul SH.

Dalam pernyataan terbarunya, Jumat (13/12/2024), Sahrul menyatakan pihaknya keberatan seorang terdakwa yang notabene berstatus tahanan Pengadilan Negeri yang ditempatkan di Lapas Palopo justru bebas "keluyuran" kesana-kemari tanpa pengawalan.

Sebelumnya, Selasa, 10 November 2024 lalu, oknum terdakwa terekam berada di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC) Palopo sedang menghadiri sebuah acara. Akibat dari kejadian itu, Sahrul mempertanyakan kinerja Kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN), dan Lapas Palopo.

"Saudara Yusdy Gosal merupakan tahanan PN di Lapas Palopo, sementara pada waktu itu tidak ada penetapan dari hakim memberi izin kepada terdakwa keluar dari Lapas Palopo. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa terdakwa bisa dengan bebasnya keluar dari sel Lapas Palopo, atau jangan-jangan ini terjadi pembiaran? Saya selaku penasehat hukum korban, mempersoalkan ini dan meminta agar kinerja PN, Kejari, serta Lapas agar mendapatkan evaluasi, demi terpenuhinya keadilan terhadap korban. Kejadian ini tentu semakin mengguncang psikis korban yang berharap Terdakwa menjalani proses hukum, ini justru mempertontonkan kelihaian dan kekuasaannya mempermainkan hukum," protes pengacara muda ini. (RA)

Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Ikuti kami

VOTE UNTUK KAMI

vote-image

Apakah anda menyukai actanews ???

99%
0%
0%

Kategori Teratas

Komentar Terbaru

  • user by Anonymous

    Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK

    quoto
  • user by ADMIN ACTANEWS

    Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.

    quoto
  • user by ADMIN ACTANEWS

    Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.

    quoto

Harap Terima Untuk Performa Informasi Lebih Baik