Kembali Lakukan Demo, Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Menggugat Protes Kinerja Polres Palopo Terkait Dugaan Pembiaran Tambang Galian C Ilegal

PALOPO, ACTANEWS - Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Menggugat kembali melakukan aksi demonstrasi terkait dugaan tambang ilegal galian C di depan Polres Palopo, Kamis (9/1/2025).

Fahrul selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menjelaskan bahwa sudah bertahun - tahun tambang ilegal ini jadi sorotan publik nampaknya justru semakin menggurita di Kota Palopo. Seperti, pembukaan lahan, pengerutan menggunakan alat berat justru semakin hari semakin massif, oknum yang menggarap bagai orang yang paling kebal hukum.

Ia menilai, hal itu terlihat jelas saat kritik hingga demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah warga, akademisi hingga mahasiswa yang getol menyorot soal dampak lingkungan serta legalitas atas aktivitas tambang di sejumlah titik seperti Kelurahan Sampoddo dan Kelurahan Latuppa.

"Para penambang ini cukup lihai kapan mereka harus mengosongkan lokasi tambang dan kapan waktu mereka dapat beroperasi untuk menghindari pantauan Pers, LSM, maupun Mahasiswa. Mereka nampak terstruktur dan terkonsolidasi dengan rapih sehingga dapat berjalan dan bertahan hingga tahunan tanpa pernah tersentuh hukum," ujarnya.

Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa sudah berkali-kali masyarakat hingga mahasiswa melakukan aduan hingga demonstrasi di Polres Palopo namun tak mendapat respon baik oleh Kepolisian.

"Baru-baru ini, Polres Palopo kembali didatangi oleh puluhan mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi sebagai aksi protes atas kinerja kepolisian terhadap pelaku tambang ilegal," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu peserta aksi dalam orasinya mengatakan bahwa asumsi-asumsi serta upaya supremasi hukum hanyalah omong kosong. Sebab pembangkangan hukum akan terus menjadi budaya yang lahir dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat jika penerapan hukum masih terkesan tebang pilih.

"Proses pencerdasan dan pendidikan formal maupun informal terkait asaz dan norma dalam bernegara tak akan pernah bisa diharapkan bisa berjalan ideal. Sebab pendidikan yang sebenarnya dapat di terima secara terbuka oleh rakyat adalah keteladanan. Jika dalam suatu institusi pegakan hukum pucuk pimpinan tak mampu meberi teladan maka marwah serta integritas institusi akan hilang. Wajar jika polri menjadi salah satu institusi yang paling tidak di percaya masyarakat," tutupnya. (RA)