LUTRA, ACTANEWS.CO.ID – Di tengah gaduhnya persoalan BBM subsidi di Kabupaten Luwu Utara, lahir sebuah pertanyaan besar yang terus bergema di tengah masyarakat: sebenarnya ada apa dengan penegakan hukum terhadap praktik pelangsir dan penimbunan BBM subsidi di daerah tersebut?.
Apakah aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Luwu Utara kekurangan anggaran? Ataukah kekurangan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menemukan fakta-fakta lapangan yang justru bisa ditemukan oleh masyarakat sipil dan aktivis? Atau mungkin kekurangan personel? ataukah ada oknum yang justru ikut bermain dalam pusaran aktivitas pelangsir BBM subsidi? Begitulah pertanyaan yang diungkapkan oleh seorang Aktivis atau Jenderal Lapangan Aliansi Peduli Energi yaitu Reski Halim.
Reski Halim menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir bukan tanpa alasan tapi fakta lapangan yang ditemukan langsung oleh dirinya. Ia menduga kuat adanya penggunaan puluhan barcode berbeda untuk satu kendaraan truk maupun minibus. Ia menyebutkan dalam dokumentasi yang beredar, tampak puluhan barcode BBM subsidi tersimpan dalam satu perangkat telepon genggam, diduga digunakan secara bergantian untuk melakukan pengisian berulang di SPBU.
Reski Halim mengatakan, bukti-bukti seperti itu justru lebih dahulu ditemukan oleh aktivis dibanding aparat penegak hukum.
“Ini yang kemudian memunculkan sindiran keras dari masyarakat: Kalau warga biasa saja bisa mendapatkan bukti lapangan, masa aparat yang memiliki kewenangan dan fasilitas negara tidak bisa?. Di sisi lain, publik juga mulai bertanya; sebenarnya sudah berapa kasus mafia BBM subsidi yang ditangani Unit Tipidter Polres Luwu Utara? Apakah zero kasus? Nol? Kalau memang nol kasus, maka logikanya sederhana: berarti tidak ada pelanggaran hukum di sektor BBM subsidi di Luwu Utara. Tidak ada pelangsir. Tidak ada penimbun. Tidak ada monopoli BBM. Tidak ada mafia solar subsidi. Semua aman dan baik-baik saja. Namun faktanya justru berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, ditengah wilayah Luwu Raya, Kabupaten Luwu Utara sering disebut masyarakat sebagai daerah yang paling ramai aktivitas pelangsir BBM subsidi. Kendaraan diduga pelangsir bebas keluar masuk SPBU. Antrean solar subsidi tidak pernah selesai. Petani, nelayan, dan masyarakat kecil harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah BBM demi bekerja dan bertahan hidup.
Sementara itu, dugaan praktik penimbunan untuk dijual kembali ke sektor industri terus menjadi pembicaraan publik. Situasi ini bahkan disebut telah membentuk semacam “rantai ekonomi gelap” yang hidup di atas penderitaan masyarakat kecil.
Sehingga, Aliansi Peduli Energi bersama aktivis vokal Luwu Raya, Reski Halim, menilai persoalan ini bukan lagi isu kecil. Dugaan praktik black market BBM subsidi sudah terlalu terang untuk dianggap sekadar rumor.
“Kalau memang zero kasus, berarti tidak ada pelanggaran dong. Tapi rakyat lihat sendiri bagaimana aktivitas pelangsir bekerja terang-terangan. Lebih miris lagi, persoalan ini bahkan telah memicu tindak kriminal di ruang publik,” ujar Reski Halim.
Reski Halim mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengungkapan dugaan mafia BBM subsidi. Ia mengatakan, alasannya dinilai sangat ironis, karena dianggap mengganggu aktivitas para penimbun BBM.
“Kasusnya viral. Bukti lapangan viral. Dokumentasi barcode beredar luas. Keluhan masyarakat terus bermunculan. Namun publik masih menunggu satu hal yang paling penting: tindakan nyata.
Sebab masyarakat ingin tahu, apakah hukum benar-benar bekerja di Luwu Utara? Ataukah praktik mafia BBM subsidi memang sudah terlalu kuat untuk disentuh? Dan pertanyaan paling tajam hari ini tetap sama: kalau semua bukti sudah begitu terang, lalu sebenarnya apa lagi yang belum cukup?,” pungkasnya. (RA)
Leave a Reply