LUTRA, ACTANEWS.CO.ID – Denny Khulfian Ketua LMND Luwu Utara melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait belum dicairkannya gaji ke-13 ASN hingga saat ini. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai, padahal kuat dugaan anggaran untuk pembayaran itu telah tersedia.
“Ini bukan soal pemerintah mau atau tidak mau, tetapi soal tanggung jawab terhadap hak ASN. Kalau anggarannya memang sudah ada namun belum juga dicairkan, maka publik berhak curiga ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah,” tegas Denny.
Menurutnya, keterlambatan pencairan gaji ke-13 tidak bisa dianggap persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan ribuan ASN dan keluarganya. Ia menyebut pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.
“Jangan biarkan ASN menunggu tanpa kepastian. Pemerintah jangan hanya diam seolah tidak terjadi apa-apa. Transparansi itu penting agar tidak muncul dugaan-dugaan negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Denny juga menyoroti minimnya penjelasan resmi dari pihak terkait. Ia meminta BPKAD dan pemerintah daerah segera membuka informasi secara terang-benderang mengenai kondisi anggaran dan alasan keterlambatan pencairan tersebut.
“Kalau memang ada kendala administrasi, jelaskan secara terbuka. Tapi kalau tidak ada hambatan dan anggaran sudah siap, lalu kenapa hak ASN masih ditahan? Ini yang harus dijawab secara jujur oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia pun mendesak DPRD Luwu Utara untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait guna memastikan hak ASN segera dibayarkan.
“Jangan sampai pemerintah kehilangan kepercayaan publik hanya karena lamban menyelesaikan persoalan yang seharusnya bisa dituntaskan dengan cepat,” tutup Denny Khulfian. (RA)
Leave a Reply