MAKASSAR, ACTANEWS.CO.ID – Menjelang momentum Idul Fitri, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didorong untuk memperluas program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret menstabilkan harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan, Ketua Bidang Investasi dan Bisnis, Dandi Syahrul G, menilai pemerintah perlu lebih proaktif melakukan intervensi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Momentum Ramadhan hingga Idul Fitri selalu diikuti lonjakan permintaan pangan. Tanpa intervensi yang kuat, kenaikan harga akan menekan daya beli masyarakat. Karena itu pemerintah daerah perlu memperluas Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen stabilisasi harga,” ujar Dandi dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, program pangan murah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi kebijakan ekonomi daerah yang sistematis, dengan menjangkau pasar tradisional, kawasan pemukiman padat, hingga wilayah pinggiran kota.
Dandi menjelaskan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kolaborasi dengan Bulog, BUMD pangan, distributor lokal, serta kelompok tani untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Gerakan pangan murah harus didorong menjadi gerakan bersama antara pemerintah, BUMN pangan, dan pelaku usaha lokal agar distribusi pangan lebih merata,” katanya.
Selain menjaga stabilitas harga, langkah tersebut juga dinilai mampu menekan potensi inflasi pangan di Sulawesi Selatan yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami tekanan.
Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Sulawesi Selatan pada Februari 2026 mencapai 6,13 persen, dengan tekanan harga terutama berasal dari kelompok pengeluaran kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.
Sementara itu, sepanjang 2025 inflasi Sulsel tercatat 2,84 persen, dengan salah satu penyumbang utama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,46 persen.
Sehingga, Dandi menilai angka tersebut menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan daerah perlu diperkuat melalui intervensi pasar dan distribusi yang lebih efektif.
“Jika tidak diantisipasi, lonjakan permintaan menjelang Idul Fitri berpotensi memicu kenaikan harga komoditas utama seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan cabai,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar program pangan murah tidak hanya dilaksanakan di ibu kota provinsi, tetapi diperluas hingga kabupaten/kota yang mengalami tekanan inflasi lebih tinggi.
Selain itu, Dandi menilai stabilitas harga pangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas harga pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar,” tegasnya.
LMND Sulawesi Selatan berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota segera memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara masif selama Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri, agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
“Momentum Idul Fitri harus menjadi momentum pemerintah untuk memastikan pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tutup Dandi. (RA)
Leave a Reply