MAKASSAR, ACTANEWS.CO.ID - Pengurus Kordinator Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu (PKPT IPMIL) Raya UIN Alauddin Makassar, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan diskresi (perlakuan khusus) untuk Luwu Tengah.

Demikian dikatakan Ketua PKPT IPMIL Raya UIN Alauddin Makassar, Abd Hafid saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Senin (23/1/2023).

Hafid mengungkapkan, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk refleksi peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL).

Ia meminta pemerintah tidak diskriminatif dalam memberikan kebijakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami meminta Presiden Jokowi memberikan diskresi terhadap Luwu Tengah jika tidak dapat mencabut moratorium," katanya.

"Pasalnya baru-baru ini diskresi itu hanya diberikan ke pada beberapa pemekaran provinsi diantaranya Papua selatan, Papua tengah, Papua pegunungan, dan Papua barat," tambah Hafid.

Sementara itu, Jenderal Lapangan (Jendlap) aksi, Muhammad Reza menekankan, jika Luwu Tengah sudah seharusnya dimekarkan.

Sebab katanya, wilayah Luwu Tengah (Walenrang-Lamasi) dipisahkan Kota Palopo dari Kabupaten induknya.

Hal ini kata Reza, membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Luwu.

Tidak hanya itu, perjuangan pemekaran Luwu Tengah sebagai yang digaungkan masyarakat setempat 2013 silam telah menelan korban jiwa.

"Dan beberapa korban yang luka pada peristiwa Walmas berdarah di tahun 2013, tentunya ini yang menjadi kobaran api didalam diri setiap Wija To Luwu untuk terus menggaungkan pemekaran Luwu Tengah," jelasnya.

Reza mengungkapkan dalam aksi tersebut pihaknya membawa lima tuntutan, pertama mendesak presiden mencabut moratorium, mendesak Mendagri untuk memprioritaskan DOB Luwu Tengah.

"Kemudian usut tuntas kasus penembakan Walmas berdarah, stop diskriminasi Luwu Tengah dan terakhir tegakkan supremasi hukum di Sulawesi Selatan," pungkasnya. (RA)