Waspada! "Serangan Fajar" dan Politik Uang Ancam Pemilu 2024

ACTANEWS.CO.ID -Pada menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat diingatkan untuk mewaspadai praktik "Serangan Fajar" dan politik uang yang rentan terjadi. Politik uang, yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih, memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk pidana penjara dan denda.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menegaskan bahwa politik uang merupakan cikal bakal dari korupsi dan dapat membahayakan demokrasi. Meskipun sulit untuk membuktikan tindakan politik uang, masyarakat diimbau untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tahapan kampanye Pemilu 2024 telah memasuki masa tenang, dengan pemungutan suara serentak dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

Berikut perincian aturannya:

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan, politik uang berpotensi terjadi mendekati hari pencoblosan.

Adapun saat ini tahapan kampanye Pemilu 2024 memasuki masa tenang.

Sebelumnya, telah digelar masa kampanye selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Masa tenang pemilu akan berlangsung selama tiga hari, yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (*As)