LUWU, ACTANEWS.CO.ID - Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bupon, Ari Putra angkat bicara terkait tudingan kepada dirinya melakukan kecurangan. Dirinya mengatakan rapat pleno kecamatan pada 18 hingga 22 Februari 2024 semua berjalan lancar tanpa ada kendala.
Dirinya menuturkan awal mula kekisruhan terjadi di Kantor Kecamatan Bupon pada 23 Februari 2024 itu saat print D hasil hendak dibagikan namun ada perintah dari pihak Panswacam dan Bawaslu Luwu tidak dibagikan.
"Saat anggota divisi teknis kami membagikan D hasil ada perintah untuk tidak membagikan terlebih dahulu. Sebab Ketua Bawaslu Irpan akan datang dengan alasan singkronisasi data antara PPK dan Panwascam," kata dia.
Namun kehadiran Bawaslu kata Ari menginginkan adanya singkroniasi dan perubahan C hasil di luar Pleno dan tanpa kehadiran saksi. Ari menuturkan, Ketua Bawaslu menekan Ari untuk mengubah hasil C berdasarkan keinginannya.
"Ubah mi de’ jangan sampai kamu yang kena batunya nanti dan diproses Gakkumdu dan ditahan 3 tahun," ujar Irpan ditirukan Ari.
Irpan tambah Ari memerintahkan sekretariat membuka kembali kotak C yang sudah disegel. Sebab itulah kata Ari, masyarakat yang hadir mengawasi jalannya pleno menjadi marah dan mengakibatkan keributan.
"Untung saja pihak keamanan sigap menanggulangi kejadian tersebut dan mendesak agar hasil D segera dibagikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Ari.
Salah satu pihak keamanan yang berjaga pada waktu itu membenarkan terjadinya keributan diakibatkan ketua Bawaslu ingin melakukan perubahan C hasil dan D Hasil yang sudah di plenokan.
Hal yang sama diungkapkan salah satu masyarakat yang berada di sekitar kantor kecamatan membenarkan keributan itu. Warga yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, keributan itu disebabkan sengketa Pemilu.
“Ada memang kudengar ribut-ribut itu subuh, tapi ndk ku tau apa penyebabnya, tapi nabilang orang karena sengketa pemilu," ungkap sumber media ini yang tidak ingin disebutkan namanya.
Rapat pleno itu juga dihadiri seluruh saksi partai yang telah memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa seluruh rangkaian acara berjalan sesuai aturan, bahkan diawasi langsung oleh Panwascam Bupon. (RA)
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Dapatkan Berita Terbaru
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terkini dan pembaruan eksklusif.
Kategori Teratas
-
Kota Palopo
34
-
SULSEL
23
-
Luwu
18
-
Daerah
13
Komentar Terbaru
-
by Anonymous
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.