Breaking News
Gladys Nabila
Feb 18 2024
377JAKARTA, ACTANEWS.CO.ID -Direktur Kebijakan Publik Hukum Dan Ham PP Garuda Muda Merah Putih, Ivan Palampuri mengingatkan semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sekaligus mengajak semua pihak untuk bersikap bijaksana dalam menyikapi hasil pemilu demi menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.
Ivan Palampuri menjelaskan bahwa Pemilu bukan hanya sebuah proses politik, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam membangun Indonesia ke depan.
"Kita justru harus berupaya meningkatkan mutu demokrasi. Sejauh ini, Indonesia termasuk negara yang berdemokrasi secara tak sempurna (flawed democracy) versi The Economist Intelligence Unit. Menurut indeks demokrasi yang dirilis The Economist pada tahun lalu, Indonesia berada pada peringkat ke-65 dari 167 negara yang diriset. Di kawasan Asia-Pasifik, hanya Australia dan Selandia Baru yang termasuk negara full democracy. Sesuai dengan parameter The Economist, angka penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik di Indonesia sebetulnya tidak terlalu buruk, yakni masing-masing 6,92 dan 6,67," tegas Ivan.
Meskipun dalam kontestasi politik pasti ada yang menang dan kalah, Ivan menegaskan pentingnya menerima hasil Pemilu dengan lapang dada. Baginya, sikap legowo dalam menerima hasil adalah kunci untuk kemajuan bersama.
Ivan mengimbau seluruh pihak untuk bersikap legowo dalam menerima hasil Pemilu, baik yang menang maupun yang kalah. Menurutnya, sikap positif dan konstruktif diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara. (GG)
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Terkait
Berita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Galeri
Komentar Terbaru
-
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.
