Lakukan Aksi Demonstrasi, Aliansi Anti Korupsi Palopo Desak Penyelidikan Tunjangan Rumdis DPRD
PALOPO, ACTANEWS.CO.ID -Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi Kota Palopo lakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik. Seperti kantor kejaksaan, Rabu (18/09/2024).
Setelah melakukan aksi demonstrasi mereka kemudian melanjutkan untuk menyisir masyarakat dengan membagikan selebaran terkait desakan kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan tunjangan rumah dinas serta anggaran belanja rumah tangga, Pimpinan DPRD Kota Palopo tahun 2019 - 2024.
Muhammad Egar selaku Jendral lapangan (Jenlap) saat di temui, mengatakan bahwa tunjangan rumah dinas serta anggaran belanja rumah tangga DPRD kota palopo dinilai banyak menuai sorotan, pasalnya salah seorang unsur pimpinan DPRD Kota Palopo periode 2019 - 2024 telah menggunakan anggaran tersebut namun tidak tinggal menetap di rumah dinasnya.
"Ini harusnya bisa menjadi pintu masuk penegak hukum dalam hal ini kejaksaan serta kepolisian untuk segerah mengambil langkah - langkah hukum. Demi tegaknya supremasi hukum Sebagaimana contoh kasus yang telah terjadi di kabupaten bantaeng," ungkapnya.
Selain itu, Egar juga mengatakan bahwa aksi yang dilakukan hari ini masih sebatas prakondisi dan penguatan. Sebab, besok, Kamis 19 september 2024 akan kembali melakukan aksi.
"Kami akan kembali melakukan Aksi demonstrasi yang lebih massif," tutupnya. (RA)
Leave a Reply
Cancel ReplyBerita Terkait
Berita Populer
VOTE UNTUK KAMI
Apakah anda menyukai actanews ???
Berita Baru
Dapatkan Berita Terbaru
Berlangganan buletin kami untuk mendapatkan berita terkini dan pembaruan eksklusif.
Kategori Teratas
-
Kota Palopo
42
-
SULSEL
24
-
Luwu
19
-
Luwu Utara
14
Komentar Terbaru
-
by Anonymous
Dari cara tulis artikel ini aja udah nyudutin org puskesmasnya, seakan-akan nakes puskesmas yg kerjanya ngga becus. Jelas-jelas dari penjelasan si mbak di atas nakesnya udah sesuai SOP. Kalo mau nulis, tambahin lah kritik pemerintah 1 puskes megang banyak desa, fasilitas sarpras ngga memadai. Selain itu, kalau masih ada keluarga pasien nolak rujuk tapi ngga mau ttd informed consent, artinya BPJS pun kurang terkait edukasi ke pemegang premi tentang alur rujukan plus hak & kewajiban sebagai pasien. Artikel ini bagus karena menaikan isu vital ketimpangan layanan kesehatan di perifer, namun sayangnya menitikberatkan permasalahan bukan ke akarnya. Semangat nomor satu, Puskesmas Rampi. I stand with you guys. Salam dari UK
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Kami menghargai pengakuan atas kritik yang kami berikan dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Kami memahami bahwa tim medis menghadapi banyak tantangan dan kami menghormati upaya yang telah dilakukan. Namun, harapan kami adalah agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lebih lanjut, terutama dalam hal respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga setuju bahwa pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik antara puskesmas dan masyarakat, kami yakin pelayanan kesehatan di Kecamatan Rampi dapat diperbaiki. Mari kita terus berdialog demi kebaikan bersama.
-
by ADMIN ACTANEWS
Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Saya sangat menghargai kepedulian kalian terhadap masalah ini. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua masyarakat, dan situasi ini jelas perlu perhatian serius. Mari kita dorong pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Suara masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan.